Penghitungan Pajak Penghasilan Badan | Mekanisme dan Tata Caranya

Penghitungan Pajak Penghasilan Badan atau cara menghitung Pajak Penghasilan Badan sudah diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan meliputi UU Ketentuan Umum Perpajakan dan UU Pajak Penghasilan. Setiap Wajib Pajak sudah seharusnya mengetahui dan memiliki pemahaman secara utuh dan menyeluruh agar dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal ini diperlukan karena Indonesia menerapkan sistem Self Assessment yakni Wajib Pajak diberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Mempelajari penghitungan Pajak Penghasilan Badan dan cara menghitung Pajak Penghasilan Badan, membuat kita memahami perhitungan PPh Badan yang benar. Hal ini penting agar Wajib Pajak dapat menjalankan kewajiban pajaknya secara baik dan benar serta tepat perhitungan.

Pengertian Badan

UU Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) memberi penegasan tentang Subjek Pajak dan Badan sebagai berikut :

Subyek Pajak adalah setiap orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif sebagai Wajib Pajak sesuai ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. (Pasal 1 angka 3 UU KUP)

Sehingga dapat dikatakan bahwa Subjek Pajak Badan adalah Badan yang harus melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Maka sebagai subjek pajak, Badan wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP dan lapor pajak. Sebagai Subjek Pajak, Badan juga harus tau mekanisme dan tata cara Penghitungan Pajak Penghasilan Badan.

Objek Pajak Penghasilan Badan

Pasal 4 UU Pajak Penghasilan mengatur tentang Objek Pajak Penghasilan Badan. Objek Pajak Penghasilan adalah Penghasilan yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Objek pajak penghasilan badan seperti yang diatur dalam Pasal 4 UU PPh dikenakan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Selain itu ada kelompok penghasilan yang juga dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) seperti tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pajak Penghasilan.

Pasal 4 juga mengatur tentang Penghasilan yang dikecualikan dari Objek Pajak seperti bantuan atau sumbangan, warisan, beasiswa dan iuran BPJS. Selain itu masih ada penghasilan lain yang dikecualikan sebagai Objek Pajak yang dapat dibaca secara detail di Pasal 4 ayat (3) UU Pajak Penghasilan, di antaranya :

  1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan lainnya yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
  2. harta hibahan yang  ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  3. warisan;
  4. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
  5. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam  bentuk  natura  dan/atau kenikmatan  dari  Wajib  Pajak  atau Pemerintah, apabila diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak tertentu akan menjadi Penghasilan); dan
  6. Penghasilan lain sebagaimana tertera dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.

Penghasilan Kena Pajak

Sebelum menghitung Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), maka Wajib Pajak harus mengetahui atau menghitung berapa Penghasilan Kena Pajaknya. Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi dasar menghitung pajak penghasilan dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, UU KUP mewajibkan Wajib Pajak Badan untuk menyelenggarakan Pembukuan sebagai dasar perhitungan. Penghasilan Kena Pajak dapat dihitung dengan cara :

  • Jumlahkan atau hitung seluruh penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. Untuk penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak dapat dikeluarkan dari perhitungan atau dapat dilakukan koreksi fiskal negatif nantinya.
  • Penghasilan yang telah dijumlahkan kemudian dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak. Biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Wajib Pajak. Biaya yang tidak berhubungan atau tidak dapat dikurangkan dapat dilakukan koreksi fiskal positif.

Setelah dilakukan kedua langkah di atas, akan didapatkan hasil yang bisa saja berupa laba atau keuntungan maupun kerugian. Jika hasil perhitungan menghasilkan laba, maka akan ada PPh Badan yang harus dibayar. Jika menunjukan kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama 5 (lima) tahun pajak. Penghasilan Kena Pajak sangat diperlukan dalam proses Penghitungan Pajak Penghasilan Badan.

Koreksi Fiskal

Dalam proses menghitung Penghasilan Kena Pajak, seringkali terdapat biaya-biaya yang menurut UU Pajak Penghasilan seharusnya dikeluarkan dari perhitungan atau terdapat penghasilan yang telah dikenakan PPh Final maupun dikecualikan sebagai objek pajak. Baik biaya maupun penghasilan tersebut harus dikoreksi atau dikeluarkan dari perhitungan dengan cara koreksi fiskal.

Koreksi Fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak).

Koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang menyebabkan Penghasilan Kena Pajak menjadi bertambah. Sedangkan koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang menyebabkan Penghasilan Kena Pajak menjadi berkurang.

Pasal 9 UU Pajak Penghasilan mengatur biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan harus dikoreksi fiskal positif, di antaranya :

  • biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
  • dana cadangan;
  • penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan;
  • jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
  • harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan;
  • pajak penghasilan;
  • gaji yang dibayarkan kepada pemilik;
  • sanksi administrasi;
  • selisih penyusutan/amortisasi komersial di atas penyusutan/amortisasi fiskal;
  • biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pph final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
  • penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Sedangkan koreksi fiskal negatif dapat terjadi karena hal-hal berikut :

  • Penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha;
  • Selisih penyusutan/amortisasi komersial komersial di bawah penyusutan/amortisasi fiskal;
  • Penyesuaian fiskal negatif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Tarif Pajak Penghasilan Badan (Tarif PPh Badan)

Tarif PPh Badan diatur dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan, sebagai berikut :

Tarif Pajak Penghasilan Badan secara umum adalah 25% (dua puluh lima persen) dari Penghasilan Kena Pajak. Untuk Wajib Pajak Masuk Bursa mendapatkan diskon tarif hingga 5% sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Untuk badan usaha yang memiliki pendapatan bruto antara Rp4,8 miliar-Rp 50 miliar, sesuai Pasal 31E UU PPh, badan usaha tersebut dikenakan dua tarif, yaitu (1) tarif 12,5% untuk PPh yang mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto sampai dengan Rp4,8 miliar) dan (2) tarif 25% untuk PPh yang tidak mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto Rp4,8 miliar-Rp 50 miliar).

Tarif PPh Badan 25% tersebut di atas diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. Tarif PPh Badan yang baru adalah :

  1. sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021; dan
  2. sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Wajib pajak dalam negeri:

  1. berbentuk perseroan terbuka;
  2. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%; dan
  3. memenuhi persyaratan tertentu
    dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Kredit Pajak

Dalam mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Badan dikenal namanya Kredit Pajak. Kredit Pajak adalah adalah jumlah pembayaran pajak yang sudah dibayar oleh wajib pajak sendiri, setelah ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan dikurangkan dari seluruh pajak yang terhutang termasuk apabila ada jumlah pajak atas penghasilan yang terhutang di luar negeri.

Setelah diperoleh angka Penghasilan Kena Pajak dan Pajak terhutang, langkah berikutnya adalah mengurangkan Pajak Penghasilan dengan kredit pajak.

Kredit Pajak PPh Badan meliputi :

  • Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) yakni pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.
  • pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha tertentu yang biasa disebut sebagai Pajak Penghasilan Pasal 22 dan pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa dan kegiatan tertentu yang biasa disebut sebagai Pajak Penghasilan Pasal 23.

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Badan (PPh  Badan)

Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah menghitung Pajak Penghasilan Badan yang terutang atau yang masih harus dibayar. Setelah diketahui penghasilan bruto, maka biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dijadikan pengurang untuk memperoleh penghasilan neto atau penghasilan kena pajak. Selanjutnya penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif PPh Badan yang berlaku untuk memperoleh besaran Pajak Penghasilan Badan yang terutang. PPh Badan terutang kemudian dikurangi dengan Kredit Pajak. Hasil akhirnya adalah PPh Badan yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Berikut ilustrasi Penghitungan Pajak Penghasilan Badan | Cara Menghitung Pajak Penghasilan Badan

Penghitungan Pajak Penghasilan Badan

Apabila anda belum memahami cara menghitung pajak penghasilan badan dan merasa membutuhkan bantuan Konsultan Pajak, Anda sudah menemukan tempat yang tepat. Hubungi Camden baik untuk konsultasi pajak maupun apabila berminat menggunakan jasa konsultan pajak. CAMDEN akan segera merespon Anda secepat yang bisa kami lakukan.

CAMDEN KONSULTAN PAJAK

Wisma Iskandarsyah Blok A-10
Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12 – 14 Jakarta Selatan 12160

Mobile/WA     : 021-27091445 / 081319863888
Email              : camdenkapital@gmail.com

SHARE

admin

    Leave a Reply

    BACK TO TOP